tugas kementerian kelautan dan perikanan. Kementerian Pertanian. tugas kementerian kelautan dan perikanan

Seksi Perairan Yurisdiksi; dan. Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. KKP Fasilitasi Perluasan Akses Pasar Usaha Mikro-Kecil dalam Gernas BBI. id hingga tanggal 8 Maret 2022, jumlah total pemasar ikan dan pemasar antar pelabuhan sebanyak 41. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. kkp@kkp. Sistem pembelajaran online Kementerian Kelautan dan Perikanan, wadah pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam ranah kediklatan non klasikal. 01 Agustus 2023. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan. 1. FUNGSI: a. JAKARTA (24/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya pada pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy). (021) 3519070 EXT. Melalui Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) digelar tiga tema kegiatan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas nelayan di tengah masa pandemi Covid-19. JAKARTA (5/6) - Para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Jumat (5/6), mulai kembali berkantor setelah lebih dari dua bulan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola. bahwa untuk memberikan pedoman guna melakukan. Latar Belakang Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan. 52. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 16 Februari 2015. Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia; 2. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. Pasal 155, Subdirektorat Kawasan Strategis terdiri atas: a. 7433 – Fax. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan, PPS Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimanaKementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Peserta dari beberapa Dirjen di lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan RI serta Stake Holder serta akademis peserta Konsorium Abt Associate. Tugas dan Fungsi; Unit Kerja . KOMPAS. go. go. RB/II/2014, hal Perubahan Jam Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Medan Merdeka Timur No. Tugas dan Fungsi Pasal 3 Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas. 2019 No. KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: a. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. id Pengunjungdan/atau pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam aplikasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari I Lt 5 Jl. Satker Tugas Pembantuan adalah. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 27/permen-kp/2020 tentang jabatan dankelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. 31. Ir. "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 30. 7433 – Fax. idPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Mengingat : 1. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP. id. Medan Merdeka Timur No. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian. ESELON II. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Fungsi : Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan. Maklumat Pelayanan Penerbitan SKP . KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (021) 3519070 EXT. Jumlah tersebut tentulah cukup besar dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pasal 83. Webinar Membangun Desa Cerdas melalui Korporasi dan Digitalisasi Jakarta, 7. Dirjen Perikanan Tangkap Paparkan Materi Pembangunan Perikanan. tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: pengelolaan. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas. ), Kepiting (Scylla spp. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, pengolahan, analisis, dan. 1 Cirebon Jawa Barat - 45113. TUGAS: KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN. go. Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 2. Direktur Pengolahan Sumber daya Ikan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) Trian Yunanda dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 DJPT KKP di Jakarta, Rabu (15/12/2021) mengatakan, kebijakan penangkapan. Medan Merdeka Timur No. 11. Medan Merdeka Timur No. Berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2000), ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan. Kegiatan East Java International Trade Festival di Grand City Mall Surabaya. Harapan kami tentu saja situs ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan informasi berkaitan Kelautan dan. 2020. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan,. Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM, Gelar Sosialisasi. Ada beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) meliputi penerimaan dari: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. NOMOR: SP. Pelatihan Pembenihan Ikan Komet bersama P2MKP Mekar Jaya. Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan proses penataan organisasi. - 3 - Pasal 3. com – Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) memperkuat entitas penyuluh perikanan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan (Simlatluh) KP. 2 I RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TAHUN 2020-2024. Tugas dan Fungsi. go. Unduh pdf permen ini untuk mengetahui lebih lanjut. id PengunjungJabatan. (021) 3864293 Email: humas. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019; 6. 5/XII/2021. 26078675. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMEN-KP/2020. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia SUPM WAIHERU AMBON. 493/SJ. go. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041. id Call Center KKP: 141 PengunjungTugas dan Fungsi; Unit Kerja [email protected] Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 11. Yos Sudarso, No 25 A Batu Hitam Tanjungpinang Telp (0771) 314172 Fax (0771) 313552. Telp. Dalam hal ini tertuang dalam Daftar Isian. Lepasliarkan Tukik, Antam Tekankan Pentingnya Jaga Kelestarian Penyu. Di Pasal 5 disebutkan dua tugas pokok Wakil Menteri KKP, yakni membantu Menteri merumuskan dan melaksanakan kebijakan kementerian. MAKASSAR (15/6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan launching perdana penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh beberapa Dinas Perikanan di Provinsi Sulawesi. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528); 6. Hal ini untuk memastikan, masyarakat tetap mendapat pelayanan prima. Oktober 2022. 7433 – Fax. Salah satu diantaranya. PPID KEMENTERIAN. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan. 021-3519070 humas. (021) 3519070 EXT. 16 Jakarta Pusat Telp. Tugas dan Fungsi KKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23/KEP. Para Staf Ahli Menteri 6. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pasal 249 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Pasal 17 ayat (3) Undang. go. idKementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 523 sertipikat yang telah diagunkan guna mendapatkan tambahan modal dari Perbankan dengan total nilai kredit sebanyak Rp. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 9. kkp. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;. mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap. berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian menjadi beberapa. rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 16 Jakarta Pusat Telp. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); 7. 7433 – Fax. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan. BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG Jl. id Call Center KKP: 141 Pengunjunglingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian. KEP. 01 Juli 2020. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 1. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat [email protected] Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); 9. darurat dengan gugus tugas provinsi; g. go. Atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Temu Teknis Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023. FUNGSI: a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 9. Nomor Telepon Unit Kerja. –. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (disingkat BKIPM) merupakan bekas unsur pendukung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 16 Jakarta Pusat Telp. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 021-3519070 humas. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Telp (021) 3519070 Pst. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang. Pengarah Memberikan dan untuk mengarahkan kebijakan umum dan strategis atas pelaksanaan kegiatan Tim. 080/SJ. Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan. serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Medan Merdeka Timur No. 09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai [email protected] KKP tahun 2020-2024. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Sekretariat Jenderal – Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari I Lt 5 Jl. 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 245/SJ. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)Kementerian Kelautan dan Perikanan. JUMLAH PEGAWAI KKP TERPAPAR COVID 19 SESUAI UNIT KERJA TAHUN 2022. kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Inspektorat Jenderal Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan; Kilas Berita. (021) 3519070 EXT. Menteri Trenggono melantik Dr. Medan Merdeka Timur No. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2, oleh karena itu sektor maritim atau kelautan dan perikanan menjadi sangat strategis. Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1229/M. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut. JAKARTA (6/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP. KKP atau biasa diseput Kementerian Kelautan, dan Perikanan adalah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Timur No. 091/SJ. Kelola Rajungan yang Berkelanjutan, Pemerintah Berikan Alat Tangkap Bubu ke Nelayan Demak. prl@kkp. mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaa Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim RB KKP adalah tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Ishartini sebagai Staf Ahli Bidang. Berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2000), ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat. melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri, dengan tembusan kepada GWPP. koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan badan layanan umum; Ayat 4 dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mina Bahari II Lantai 12 Jl. Medan Merdeka Timur No. Nomor: SP. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5/IV/2022. 23. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV Lt 2 Jl. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 / PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja.